Lucia Quek Sai Gearn
Head of Educational Resource Management
Educational Technology Division
Ministry of Education
Malaysia

This paper describes the latest implementation (2009) of an on-line monitoring system of the ten thousand school libraries in the country by the Educational Resource Management Sector, Educational Technology Division (ETD), Ministry of Education. This is a systematic approach taken to monitor the progress, development and management of the School Resource Centers (SRC). Beginning June 2009, a comprehensive online management system called the index-Quality of SRCs also known as iQPSS was deployed via the ETD intranet service line to speed up the
process of collecting, validating and analyzing the data. This online management system of the SRC has made it possible for the Educational Resource Management Sector to plan, coordinate, evaluate and improve
the development of the School Resource Centres in terms of physical infrastructure, book collection, management system and training in line with current technology as well as the information literacy and reading
programmes. This paper will also look into the issues and challenges of its implementation. Recommendations for further enhancement of the system will also be discussed in this paper.

Read More…

Ditulis Oleh : Luluk Khotimah, S.Pd, Waka Kurikulum MI Muhammadiyah 03 Weru

Lahirnya era globalisasi ditandai dengan munculnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menitikberatkan pada aspek teknologi informasi-komunikasi, jasa dan transportasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memaju lahirnya masyarakat industri, masyarakat yang dipenuhi dengan otomatisisasi, mekanisasi dan standarisasi. Dampak negatifnya, tentu terdapat limbah yang dikeluarkan industri / pabrik yang mengandung bahan berbahaya atau beracun.

Berbagai kalangan pemerhati lingkungan hidup telah berupaya mencari solusi alternative terhadap permasalahan yang ditimbulkan limbah industri sebagai problem lingkungan hidup karena dapat menganggu keseimbangan ekosistem, merusak lingkungan hidup, dan menimbulkan pencemaran lingkungan.

Isu global warming merupakan isu lingkungan yang telah melanda diseluruh belahan dunia ini. Beragam upaya dan kampanye mencintai atau bersahabat dengan lingkungan dilakukan guna mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang berkelanjutan, yang dibiarkan begitu saja tanpa pengelolaan lebih lanjut. Belum lagi, ketersediaan air bersih yang semakin langka, sementara kebutuhan manusia akan air bersih semakin banyak, yang inheren dengan bertambahnya kepadatan penduduk.

Upaya menggunakan sumber daya alam sebagaimana mestinya, tidak eksploitatif dan melakukan penghematan adalah wujud keramahan manusia terhadap lingkungan hidup sehingga kelestarian dan keseimbangan ekosistem tetap terjaga.
Sekolah bertaraf Internasional

Konsepsi ‘the future school’ yang terumuskan dalam model sekolah bertaraf internasional telah menjadi daya tarik masyarakat Indonesia untuk mempersiapkan diri berkompetisi di era globalisasi. Untuk mengelola sekolah bertaraf internasional, system yang digunakannya adalah menggunakan piranti Standar Internasional Sistem manajemen Mutu (SI SMM) ISO 9001:2000.
Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu kinerja manajemen yang terstandar adalah meningkatkan mutu pengelolaan aspek lingkungan di kegiatan praktik. Hal ini inheren dengan makin berkembangnya knowledge dan sense of social masyarakat akan jaminan kenyamanan, keamanan dan kesehatan lingkungan.
Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 50 ayat 3 berbunyi bahwa : Pemerintah dan/atau Pemda menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.
Sementara itu Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Pasal 61 ayat 1 dinyatakan bahwa : pemerintah bersama-sama Pemda menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internacional.

Dan didalam renstra Depdiknas 2005 – 2009 BAB V Hal 58 tentang Pembangunan Sekolah bertaraf Internasional (SBI) juga menyebutkan bahwa : Untuk meningkatkan daya saing bangsa perlu dikembangkan SBI pada tingkat Kabupaten/Kota melalui kerjasama yang konsisten antara pemerintah dengan Pemda Kabupaten/Kota, untuk mengembangkan SD, SMP, SMA dan SMK yang bertaraf internasional.

Kebijakan Sekolah Peduli Lingkungan

Sehubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup, paling tidak ada 2 aspek yang perlu diperhatikan yaitu infrastruktur sekolah dan kultur sekolah. Pertama, infrastruktur sekolah meliputi konstruksi bangunan yang berventilasi, jalan, listrik dan daya penerangan, telepon/fax, sumber dan instalasi air bersih, sarangan dan sarana pembuangan air limbah. Kedua, kultur sekolah, antara lain ;

1. Menerapkan 7 K yaitu kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, kerindangan, kesehatan dan keamanan
2. Memiliki budaya yang ramah dan santun dengan nuansa kekeluargaan
3. Melaksanakan trias UKS (penyelenggaraan pendidikan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan kesahatan dan pembinaan lingkungan kehidupan sekolah)
4. Memenuhi standar sekolah sehat

Untuk mewujudkan sekolah peduli lingkungan, maka diperlukan partisipasi seluruh komponen dan stakeholders pendidikan untuk bersama-sama berikhtiar dan berkampanye peduli lingkungan hidup. Dimulai dari aspek ontology (keberadaan) sekolah yang sehat, epistemologis (bagaimana manajemen pengelolaan sekolah berbasis lingkungan hidup) dan aksiologis (kegunaan) lingkungan sekolah sebagai ruang belajar yang bertujuan untuk membangun kesadaran manusia berperilaku sehat dan peduli lingkungan hidup.

Manajemen Lingkungan Hidup di Sekolah

Sekolah sebagai salah satu ruang pendidikan dan pembelajaran, tentu untuk melakukan upaya sadar dan penyadaran menjadi manusia seutuhnya, yang berakhlak mulia/beradab dan berbudaya, manusia yang berarti/berguna atau bermakna. Proses penyadaran tersebut memerlukan prakondisi lingkungan yang kondusif bagi kesehatan baik secara lahiriah maupun batiniah.

Secara lahiriah berarti adanya sanitasi lingkungan yaitu usaha kesehatan masyarakat yang menitik beratkan pada penguasaan terhadap berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan. Sarana sanitasi antara lain ; ventilasi, suhu, kelembaban, kepadatan hunian, penerangan alami, konstruksi bangunan, sarangan pembuangan, sarana pembuangan kotoran manusia dan penyediaan air bersih (Azwar, 1990) . Dan secara batiniah dapat diukur dengan aspek perilaku peduli lingkungan sehingga diperoleh suasana kenyamanan dalam melakukan proses pendidikan dan pembelajaran.

Derajat kesehatan berkaitan erat dengan hubungan timbal balik antara pembangunan ekologi, sosial dan ekonomi. Untuk itu perlu dikembangkan parameter, metode analisis dan sistem monitoring dampak kesekatan akibat pencemaran air. Penyediaan air bersih, sarana dan sarangan pembuangan air limbah merupakan sarana prasarana penting yang memerlukan standar kesehatan untuk menghindari pencemaran, penyakit dan bahan beracun/berbahaya.

Oleh karena itu, sanitasi di lingkungan sekolah perlu dipantau dan dikendalikan sedemikian rupa sesuai dengan manajemen pengelolaan yang memadai yaitu dengan teknologi pengelolaan air limbah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dan untuk melakukan pemantauan atau pengendalian dampak kegiatan, produk dan jasa aspek-aspek lingkungan dalam penerapan manajemen lingkungan hidup di sekolah, maka paling tidak ada 2 (dua) sistem manajemen lingkungan hidup yang perlu diperhatikan dengan seksama yaitu manajemen strategi pengelolaan lingkungan hidup dan manajemen personalianya.

Manajemen strategi pengelolaan lingkungan hidup meliputi kegiatan, produk dan jasa aspek-aspek lingkungan yang berkaitan dengan tujuan, sasaran, program, indikator, pengendalian operasional, pemantauan dan pengukuran. Sedangkan contoh sederhana struktur personalia dalam manajemen lingkungan hidup di sekolah adalah sebagai berikut ;

1. Dewan Penasehat
2. Dewan Pembina
3. Penanggung Jawab Pendidikan Lingkungan Hidup
4. Koordinator Pelaksana Pendidikan Lingkungan Hidup
5. Divisi – divisi
   • Divisi teknisi dan instalasi
   • Divisi diklat dan perbaikan mutu lingkungan
   • Divisi data informasi dan dokumentasi
   • Divisi riset dan teknologi
   • Divisi pembiayaan dan pemberdayaan ekonomi

Sumber : http://www.ponpeskarangasem.com

Mengimplementasikan sebuah sistem informasi di sekolah bukanlah seperti pekerjaan membalik sebuah telapak tangan. Menilik kata “sistem” saja sudah terbayang kerumitan proses yang akan terjadi. Sistem bukanlah sebuah sepenggal bagian yang terpisah dari bagian lain. Menilik wikipedia, sistem berarti kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak.

Kalau kita kaitkan dengan topik pembicaraan, saat kita mengimplementasikan sebuah sistem informasi sekolah berarti ada bagian lain yang akan berpengaruh, misalkan bagian akademik, keuangan, tata usaha, dan sebagainya. Kita tidak dapat mengabaikan atau menutup mata bagaimana pengaruh yang akan terjadi terhadap proses-proses yang biasa ada di bagian-bagian lain tersebut. Banyak sekali kegagalan-kegagalan implementasi sistem yang terjadi diakibatkan tidak terakomodirnya proses-proses ‘ritual’ yang biasa ada. Contohnya, banyak guru di suatu sekolah yang biasa menyelesaikan penilaian ulangan harian di rumah.  Saat di sekolah, mereka menyetorkan laporan dalam format Ms Excel. Jika sistem informasi sekolah yang dibangun tidak mengakomodir kebiasaan ini, bisa menimbulkan anti pati dari para guru. Mereka terpaksa memasukkan nilai dengan dua kali kerja.

Ketidakjelian mendeteksi budaya sekolah menyumbangkan faktor kegagalan terbesar dalam proses implementasi sistem informasi sekolah. Jika ia secara tiba-tiba ‘datang’ akan menimbulkan reaksi psikologi yang cukup keras. Apalagi jika prosedur didalamnya tidak bersahabat dengan ‘ritual’ yang ada. Ia seperti ‘bahasa asing’ yang tidak bisa dipahami oleh budaya lokal. Lalu bagaimana ia bisa sukses dalam kondisi seperti ini?

Untuk bisa sukses mengimplementasi sistem informasi di sekolah, ada 3 pilar utama yang harus diperhatikan:

• Aturan
• Sumber Daya Manusia (SDM)
• Teknologi

Tiga pilar tersebut mutlak mendapatkan perhatian. Ketidaknyambungan satu pilar saja membuat tidak optimalnya implementasi sistem informasi di sekolah.

Aturan

Saya tidak akan berpanjang lebar menjelaskan definisi aturan di sini. Saya kira kita semua sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan aturan. Ya, ini adalah aturan yang ada di sekolah. Yang terpenting adalah, bagaimana sebuah aturan bisa menyumbangkan kegagalan dalam implementasi sistem informasi? Ada sebuah contoh pengalaman pada waktu menangani sebuah perguruan tinggi di Jogjakarta. Saat ini dosen-dosen beragam menafsirkan nilai ujian. Ada dosen yang memberi nilai A+ untuk nilai 4 bulat, tetapi banyak dosen yang menganggap tidak ada nilai A+ (4 cukup diwakili dengan A, sehingga yang kurang dari 4 diberi nilai A-). Perbedaan penafsiran seperti ini menimbulkan ketidakpastian dan ini berpengaruh pada bagian lain (misalnya yang membuat transkrip nilai menjadi pusing).

Ketidakjelasan aturan menyumbangkan point yang cukup signifikan pada kegagalan proses implementasi sistem informasi sekolah. Ia menimbulkan ketidakpastian di bagian-bagian yang terkait. Dan tentu saja, sistem yang akan diimplementasikan di bagian-bagian lainpun akan menjadi kacau juga. Oleh sebab itu, pilar aturan ini haruslah sudah fix sebelum sistem informasi diimplementasikan.

Kebanyakan, ketidakbakuan aturan ini ditemukan pada saat implementasi sistem informasi sekolah. Ada kesimpangsiuran aturan yang bisa diatasi ada yang tidak. Ketidakbakuan itu bisa diatasi dengan membuat pola dari ketidakaturan tersebut. Jika pola itu sudah ketemu, maka ia haruslah dibakuan menjadi sebuah aturan. Dengan demikian masalah bisa diatas.

Sumber Daya Manusia

Manusia adalah elemen utama yang menjalan sistem. Jadi atau tidak, berjalan atau tidak sangat tergantung pada manusia yang menjalankan. Sebagus apapun sebuah sistem informasi yang dibuat, tidak dapat berjalan dengan sukses jika tidak ada didukung oleh kesungguhan dari insan-insan yang terlibat.

Berbicara dengan tentang sumber daya manusia, tentu akan melibatkan hal-hal seperti faktor psikologi ataupun kultur yang ada. Tantangannya adalah apakah sistem informasi yang akan diimplementasikan diikuti dengan perombakan budaya ataukah sistem informasi mengikuti (adaptable)  budaya. Atau kompromi dari keduanya?

Teknologi

Pilar terakhir adalah teknologi itu sendiri. Saat kedua pilar yang lain sangat mendukung (bahkan menghendaki) adanya sistem informasi, apakah teknologi itu mampu menghadirkan solusi yang handal bagi sekolah tersebut? Apakah teknologi tersebut mampu mengakomodir kepentingan sekolah?

Saat ini ada banyak teknologi. Pemilihan teknologi yang pas untuk sekolah juga merupakan suatu tantangan tersendiri. Para pakar menyebutkan teknologi yang dipilih adalah teknologi yang ‘right size‘. Ya, teknologi yang berukuran tepat untuk sekolah. Misalkan dari segi biaya. Sekolah bisa memilih teknologi yang bisa pas di anggaran sekolah tanpa harus mengorbankan anggaran lain yang sama urgentnya. Tentang detil pemilihan teknologi, kita akan bahas secara rinci di beberapa artikel ke depan.

Semoga bermanfaat.

Sumber : Wiwit Siswoutomo, http://www.sekolahunggul.com

Saat memutuskan untuk mengimplementasikan sistem informasi sekolah (baik sistem informasi akademik, sistem informasi keuangan, dan lain sebagainya), ada baiknya mencermati tiga level (tingkatan) kegunaan sistem informasi sekolah. Mengapa demikian? Apa pengaruhnya tiga level tersebut dalam proses implementasi sistem informasi sekolah?

Mengimplementasikan sistem informasi yang terintegrasi dalam sebuah sekolah bukanlah seperti mengimplementasikan sistem informasi dalam sebuah perusahaan swasta. Di sebuah perusahaan, kebijakan direksi akan mendapatkan prioritas dalam tahapan implementasi dengan distorsi-distorsi budaya yang dapat diminimalkan. Namun, untuk lingkungan lembaga pendidikan, ada budaya yang berbeda dengan sebuah perusahaan profit oriented. Budaya-budaya inilah yang sangat berperan untuk menentukan kesuksesan implementasi software yang mendukung sistem informasi sekolah.

Oleh sebab itu, saya membagi tiga level kegunaan sistem informasi sekolah. Tingkatan manfaat ini akan menentukan software apa yang akan dipilih dan bagaimana tahapan mengimplementasikannya. Apa saja tiga level manfaat sistem informasi sekolah?

• Percepatan (speed up) proses
• Otomatisasi proses
• Business intelligent

Saya akan coba uraikan satu per satu secara singkat tentang ketiga tingkatan manfaat tersebut:

Percepatan Proses

Percepatan proses adalah manfaat pertama yang harus dikejar/ditargetkan pada saat mendesain sistem informasi sekolah. Kita harus melakukan pendeteksian mana proses-proses yang dapat dipercepatan oleh software informasi sekolah. Percepatan proses ini tidak harus terintegrasi dengan bagian lain. Ia dapat dilakukan secara individual per bagian. Misalkan bagian akademik, bagaimana mempercepat proses perhitungan nilai, pembuatan laporan keuangan, dan sebagainya.

Menawarkan percepatan proses-proses ritual yang ada di sekolah minim sekali penolakan (secara psikologi dan budaya) ketimbang dua tingkatan berikutnya (otomatisasi dan business intelligent).  Justru staff operasional akan merasa sangat terbantu dengan adanya percepatan proses yang dilakukan oleh software informasi sekolah. Pada tahapan ini, perlu kecermatan untuk meneliti kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh staff operasional.

Otomatisasi Proses

Setelah berhasil mengimplementasikan tingkatan manfaat pertama, yakni percepatan proses, selanjutnya sekolah akan lebih siap untuk naik ke level berikutnya yakni otomatisasi proses. Otomatisasi proses ini bisa dalam satu bagian maupun lintas bagian. Misalkan bagaimana melakukan otomatisasi pembuatan raport, otomatisasi pelaporan keuangan siswa ke wali kelas (terkait pengambilan raport), dan sebagainya.

Otomatisasi ini banyak manfaatnya. Ia akan mengordinir data-data sekolah menjadi lebih bagus dan terintegrasi. Pencarian data antar bagian akan menjadi sangat mudah dan cepat. Semua elemen sekolah dapat melihat peta data dengan sangat mudah, tergantung dari tingkatan hak akses masing-masing.

Business Intelligent

Mungkin Anda bertanya-tanya, kok pakai istilah business intelligent segala. Apakah kita harus mempunyai mata-mata seperti badan intelijen? Tidak. Business intelligent adalah istilah yang saya gunakan untuk mewakili tingkatan manfaat berikutnya dari implementasi sistem informasi sekolah, yakni memanfaatkan data-data untuk analisa dan pengambilan keputusan. Contohnya begini, data-data yang ada di sekolah diolah sehingga menghasilkan laporan tingkat pencapaian nilai para siswa. Dari data-data tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan pada pelajaran mana para siswa mendapatkan nilai yang tidak bagus, mengapa demikian? selanjutnya dapat dianalisa dan diambil keputusan bagaimana mengatasi masalah tersebut.

Demikian penjelasan tentang tiga level kegunaan sistem informasi sekolah. Sekali lagi, tahapan-tahapan manfaat tersebut akan berpengaruh terhadap etape-etape implementasi software sekolah yang Anda gunakan dan sangat mempengaruhi keberhasilannya.

Semoga bermanfaat.

Sumber :Wiwit Siswoutomo,  http://sekolahunggul.com

Oleh : Ardiani Mustikasari, S.Si, M.Pd

Konsep PBM adalah: dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat (Sihombing, U., 2001). Dari konsep di atas dapat dinyatakan bahwa PBM adalah pendidikan yang dikelola oleh masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di masyarakat dan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat pada setiap kegiatan belajar serta bertujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Konsep dan praktek PBM tersebut adalah untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, terampil, mandiri dan memiliki daya saing dengan melakukan program belajar yang sesuai kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian tenaga pendidikan (pihak-pihak terkait) harus melakukan akuntabilitas (pertanggungjawaban) kepada masyarakat. Menurut Sagala, S., 2004 akuntabilitas dapat mengembangkan persatuan bangsa serta menjawab kebutuhan akan pendidikan bagi masyarakat. Pengembangan akuntabilitas terhadap masyarakat akan menumbuhkan inovasi dan otonomi dan menjadikan pendidikan berbasis pada masyarakat (community based education).

Untuk mewujudkan output pendidikan yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat dibutuhkan pendidikan yang bermutu. Apabila kita lihat mutu pendidikan di negara kita saat ini masih menghadapi beberapa problematika. Beberapa problem mengenai mutu pendidikan kita seperti yang diungkapkan DR. Arief Rahman dalam Mukhlishah, 2002 adalah:

1. Pembiasaaan atau penyimpangan arah pendidikan dari tujuan pokoknya
2. Malproses dan penyempitan simplikatif lingkup proses pendidikan menjadi sebatas pengajaran.
3. Pergeseran fokus pengukuran hasil pembelajaran yang lebih diarahkan pada aspek-aspek intelektual atau derajat kecerdasan nalar.

Sedangkan menurut Surya, M., 2002 salah satu problematika pendidikan di Indonesia adalah keterbatasan anggaran dan sarana pendidikan, sehingga kinerja pendidikan tidak berjalan dengan optimal.

Persoalan tersebut menjadi lebih komplek jika kita kaitkan dengan penumpukan lulusan karena tidak terserap oleh masyarakat atau dunia kerja karena rendahnya kompetensi mereka. Mutu dan hasil pendidikan tidak memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat atau mempunyai daya saing yang rendah.

Indikator yang menunjukkkan rendahnya mutu hasil pendidikan kita adalah kepekaan sosial alumni sistem pendidikan terhadap persoalan masyarakat yang seharusnya menjadi konsen utama mereka, seperti:

1. Alumni kedokteran tidak menunjukkan kepekaan sosial terhadap maraknya wabah demam berdarah, sehingga lonjakan wabah tersebut di beberapa daerah harus dibarengi dengan ironi kekurangan tenaga medik dan paramedik, sehingga terjadilah kisah tragis Indah di Indramayu.
2. Kesulitan untuk mencari guru mengaji di sebagian besar masjid-masjid kota pontianak dan Kab./Kota lainnya di Propinsi kalimantan Barat merupakan hal yang sulit kita pahami, mengingat STAIN Pontianak hingga saat ini telah meluluskan banyak alumni.
3. Sangat ironis terjadi bagi masyarakat Kalimantan Barat jika harus kekurangan tenaga dan ahli pertanian sehingga banyak areal pertanian terbengkalai atau salah urus, mengingat Untan dan IPB meluluskan ratusan sarjana pertanian setiap tahunnya.

Kisah-kisah ironis tersebut menggambarkan secara jelas bahwa kompetensi moral dan kompetensi sosial SDM keluaran sistem pendidikan kita sangat tidak compatible dengan tuntutan dunia kerja di dalam masyarakatnya. Sistem pendidikan tidak menjadikan masyarakat sebagai dasar prosesualnya dan tidak berakar pada sosial budaya yang ada. Pendidikan berjalan di luar alam sosial budaya masyarakatnya, sehingga segala yang ditanamkan (dilatensikan) melalui proses pendidikan merupakan hal-hal yang tidak bersentuhan dengan persoalan kehidupan nyata yang dihadapi masyarakat tersebut.

Implikasinya adalah terputus mata rantai budaya sosial antara satu generasi dengan generasi berikutnya. Generasi yang lebih muda menjadi tidak mampu mewarisi dan mengembangkan bangunan budaya sosial yang dikonstruksi oleh generasi pendahulunya, bahkan tidak mampu mengapresiasi dan seringkali berperilaku yang cenderung berakibat mengenyahkannya. Generasi seperti ini cenderung hanya mampu melihat kekurangan-kekurangan pendahulunya, tanpa menawarkan jalan keluar dan penyelesaiannya. Kisah yang sangat biasa bagi orang pribumi yang kaya raya dari hasil usaha dan bisnisnya, anak mereka menghancurkan perusahaan dan menghabiskan kekayaan untuk berfoya-foya. Hal seperti ini tidak terjadi pada tradisi etnis tionghoa, dimana yang kaya akan menjadi lebih kaya karena putra-putrinya dipersiapkan untuk menjadi pewaris yang mampu mengembangkan bisnis yang dirintis oleh kedua orang tuanya.

Misalnya dengan membiasakan anaknya magang di setiap outlet orang tua dan memperoleh perlakuan seperti layaknya pegawai, dengan demikian mereka mempunyai akselerasi belajar yang jauh lebih tinggi karena segala pelajaran yang diperoleh di sekolah memperoleh penguatan melalui aktivitas praktis yang dijalaninya.

Sementara itu kita juga tengah menghadapi era globalisasi yang ditandai dengan disepakatinya kawasan perdagangan bebas. Sejak 1 Januari 2003 secara Internasional dimulai AFTA (Asean Free Trade Area) dan AFLA (Asean Free Labour Area). Akibatnya terjadi perubahan pada berbagai bidang kehidupan, baik politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, demografi, Sumber Daya Alam, dan geografi yang akan berpengaruh pada skala global, regional dan nasional. Secara global dapat dilihat dengan adanya terorisme, runtuhnya tembok Berlin, narkoba. Secara regional dapat dilihat dengan maraknya narkoba, terorisme, TKI, sipida ligitan. Secara Nasional dapat kita lihat dengan banyaknya pengangguran, kemiskinan, narkoba, pariwisata, dan demokrasi. Dengan demikian pendidikan harus secara akif berperan mengatasi dampak negatif dari era globalisasi dan mempersiapkan Sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang mampu bersaing dengan SDM dari negara lain.

Terobosan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mencanangkan Kurikulum 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi / KBK). Dengan kurikulum ini materi pelajaran ditentukan oleh sekolah berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pusat hanya menetapkan materi pokok (esensial). Target guru tidak untuk menyampaikan semua materi pelajaran tetapi memberikan pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi dan berfokus pada aspek kognitif, psikomotor dan afektif (Sudjatmiko dan Nurlaili, L., 2004). Oleh karena itu dengan melaksanakan KBK secara optimal diharapkan output pendidikan dapat sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat sebagai akuntabilitas pendidikan kepada masyarakat sesuai dengan konsep PBM.

Sejalan dengan dicanangkannya KBK, pemerintah juga melakukan pembaharuan manajemen sekolah dengan mengeluarkan kebijakan agar sekolah menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS adalah model manajemen yang memberikan keleluasaan / kewenangan kepada sekolah untuk mengelola sekolahnya sendiri dengan meningkatkan keterlibatan warga sekolah dan masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah dengan tetap memperhatikan standar pendidikan nasional (Irawan, A., 2004). MBS merupakan salah satu pendidikan berbasis masyarakat yang dilaksanakan dalam pendidikan formal.

Pendidikan kita selama ini memandang sekolah sebagai tempat untuk menyerahkan anak didik sepenuhnya. Sekolah dianggap sebagai tempat segala ilmu pengetahuan dan diajarkan kepada anak didik. Cara pandang ini sangat keliru mengingat sistem pendidikan juga harus dikembangkan di keluarga. Sekolah hanyalah sebagai instrumen untuk memperluas cakupan dan memperdalam intensitas penanaman cita-cita sosial budaya yang tidak mungkin lagi dikembangkan melalui mekanisme keluarga (Mukhlishah, 2002).

Memulai kembali menata pendidikan dengan mempertahankan fungsi keluarga dan masyarakat sebagai basis pendidikan di sekolah bukan lagi ide untuk masa depan tetapi menjadi tuntutan yang sangat mendesak. Upaya ini akan menjadi cara untuk mengembalikan sistem pendidikan kita kepada hakekat pendidikan yang sesungguhnya. Pendidikan yang hakiki adalah suatu langkah prosedural yang bertujuan untuk melatenkan kemampuan sosial budaya berupa program-program kolektif alam pikir, alam rasa, dan tradisi tindak manusia ke dalam pribadi dan kelompok manusia muda agar mereka siap menghadapi segala kemungkinan yang timbul di masa datang.

Karena itu diperlukan partisipasi semua elemen (stakeholder) terutama orang tua dan masyarakat. Untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan perlu dikembangkan model pendidikan berbasis masyarakat, di mana proses pendidikan tidak terlepas dari masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai basis keseluruhan kegiatan pendidikan. Semua potensi yang ada di masyarakat apabila dapat diberdayakan secara sistemik, sinergik dan simbiotik, melalui proses yang konsepsional, dapat dijadikan sebagai upaya yang strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Menurut Darwin rahardjo dalam Surya, M., 2002 masyarakat modern mempunyai tiga sektor yang saling berinteraksi yaitu sektor pemerintah, dunia usaha dan sektor sukarela (LSM). Ketiga sektor masyarakat tersebut harus mempunyai posisi tawar menawar dan kemandirian sehingga menghasilkan kerjasama yang sinergik dan simbiotik dalam mencapai tujuan bersama. Hal tersebut dapat dijadikan kerangka berfikir dalam upaya memberdayakan masyarakat dalam satu gugus sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Sumber : http://www.lpmp-kalbar.net/index.php?option=com_content&view=article&id=59:konsep-pendidikan-berbasis-masyarakat-pbm&catid=1:artikel